 |
| ilustrasi papua diserang corona (Komce2 by, Franz.M) |
Oleh: Franz M
Virus Corona menyerang dunia sejak awal ditemukan dari Wuhan, kota cina. Hingga sekarang menyebar ke seluruh penjuru dunia. korban berjatuhan dimana-mana akibat terserang virus covid-19. Yang mana virus ini dari keluarga Corona.
Berbagai kepala negara dan pemegang kekuasaan di penjuru dunia dihadapkan pada pilihan. antara melindungi rakyat dari bahaya virus Corona atau meningkatkan daya saing ekonomi beserta berbagai macam agendanya.
Virus Corona sudah sampai indonesia. Kasus positif sudah melonjak naik hingga sekitar 2.000 lebih.
Baru-baru ini ada informasi juga mengenai kasus virus covid-19 di Papua sekitar 5 orang dinyatakan positif. Tapi dalam Minggu kemarin jumlahnya meningkat hingga positif corona di Papua berjumlah 28 orang. Dan data terakhir tanggal 11 April total akumulatif menjadi 61 orang positif Corona. Dan mungkin akan bertambah dari hari ke hari.
Kenapa susah karantina wilayah Papua.?
Sebelumnya ada himbauan juga dari pak gubernur Papua Lukas Enembe bahwa akan ada pembatasan akses transportasi seperti di bandara, pelabuhan dan lainnya. Tetapi pernyataan itu dibantah oleh Kemendagri, Tito Karnavian dan beberapa antek Negara lainnya.
Keditaksetujuan pemerintah pusat terhadap status karantina wilayah yang dilakukan oleh gubernur Papua sudah tentu akan mereka lakukan. Hal ini tentu karena kalau status karantina wilayah atau pembatasan penerbangan dan pelabuhan dan lainnya dilakukan maka secara otomatis pemerintah pusat kehilangan dana milyaran rupiah akibat mogoknya operasi investasi besar di Papua (Freeport di timika, Minyak dan Gas di teuk Bintuni, MIFEE Merauke yang menangani 6 Perusahaan Besar di Merauke, dan Nabire dan lain sebagainya.
Jika beberapa perusahaan besar di Papua yang turut ambil andil dalam masalah investasi berhenti beroperasi, maka Jokowi kebakaran jenggotnya. Bagaimana mau biayai semut-semut loreng yang jaga Freeport.? Bagaimana mau kasih maju ekonomi lewat sumbangan inversati besar dari Papua.? Bagaimana mau menambah pendapatan negara kalau wisata-wisata dipapua tidak ada pengunjung akibat karantina wilayah dan pembatasan akses transportasi.?
Tapi dilain pihak, dengan Adanya virus covid-19 ini pemerintah Indonesia punya peluang besar untuk menjalankan agenda busuk negara yaitu "genoside" yang sudah dan sedang berlansung dipapua. Karena dengan adanya virus ini dana milyaran rupiah yang digelontorkan untuk menghilangkan ras melanesia bisa disiapkan untuk keperluan lain.
Maksudnya bahwa dengan membiarkan Papua tidak karantina wilayah atau penutupan akses transportasi, virus akan berkuasa di tanah Papua maka virus ini dengan mudah membunuh manusia Papua dimana saja. Maka secara otomatis militer di tanah Papua tidak perlu bersusah paya menarik pelatuk menembus nyawa. Cukup dengan berdiam diri dirumah dan membiarkan manusia Papua tanpa pengetahuan akan bahaya virus. maka covid-19 ini, dapat menggantikan posisi (job) mereka. Bahkan lebih ampuh dan cepat.
Papua dan ancaman virus
Benar adanya bahwa sekarang Papua menghadapi virus C3 (Corona, Capital, dan Colonial). Tentu semuanya menyerang, melemahkan, dan mematihkan. Corona menyerang lewat sosial, capital menyerang lewat Ekonomi dan Colonial menyerang lewat politik.
Ketiga virus ini sudah masuk dalam dimensi kehidupan manusia Papua di berbagai sektor. Melemahkan dan membunuh manusia Papua baik karakter, ekonomi, maupun membunuh manusianya.
Hemat saya, status karantina wilayah cocok dipapua. Iya dan tidak harus segera dilakukan oleh pemerintah provinsi papua dan Papua barat. Jangan anggap reme.!
Keadaan geografis Papua yang sangat sulit dijangkau dari kota satu ke yang lain menjadi hambatan berat bagi penyediaan alat tes kesehatan atau tes virus covid-19 dan APD (alat pelindung diri) bagi tenaga medis. Suasana ini diperburuk lagi dengan realita tenaga medis yang kurang di setiap Pustu dan puskesmas serta kurangnya sarana prasarana kesehatan.
Dilain sisi, virus ini awam bagi kebanyakan manusia papua. Mereka belum mengenal lebih jauh tentang asal muasal virus ini. Belum terlalu paham dengan cara penanganannya serta belum tahu soal cara penularannya. Maka satu orang saja terkena virus covid-19 ini maka sangat besar kemungkinannya untuk cepat menyebar dalam kehidupan masyarakat.
Hal ini sejalan dengan budaya Papua yang sangat mencolok. Seperti bersalaman dengan berjabat tangan, (kipo moti) (kumbi) dan bersentuhan dahi di berbagai daerah lainnya. Serta budaya Papua yang lebih cenderung selalu bersama. Hal-hal diatas jika kita masukan kedalam proses cara penularan covid-19 ini sangat rentan sekali dengan budaya Papua tersebut.
Keadaan diatas diperparah lagi dengan narasi yang baru-baru ini berkembang ditengah masyarakat Papua "virus ini hanya untuk orang lain (orang Papua tidak) narasi semacam ini justru membuka peluang bagi ketidakhati-hatian atau ketidakkewaspadaan terhadap virus covid-19 ini. Maka daya penanganan penyebaran virus ini makin rendah. Maka pintu penyebaran virus Corona di Papua terbuka lebar.
Pemerintah Papua kemana.?
Beberapa waktu lalu, beredar foto sejumlah DPR Kabupaten dogiyai yang sedang memalang jalan trans nabire-illaga di KM 130. Di sebuah postingan akun FB Milik Seorang DPR menyatakan bahwa "kami lima anggota DPR dan masyarakat melakukan Pemalangan jalan karena susah keadaannya, dan karena melihat potensi penyebaran covid-19 maka siapapun yang berani membuka palang ini, dia yang bertanggungjawab atas semua kemungkinan yang terjadi akibat virus covid-19 ini." Begitu kura-kira singkatnya.
Bahkan sebelumnya ada juga Pemalangan jalan di Kepala burung (Sorong) dalam upaya penanganan penyebaran virus Corona.
Upaya upaya semacam diatas ini saya secara pribadi memberikan apresiasi juga perlu dikritisi. Sebagai bentuk respon cepat tanggap serta teguran kepada kepala daerah itu wajar saja. Tetapi esensi dari fungsi pemerintah untuk melindungi rakyatnya berhenti sampai disitu. Tidak ada tindak lanjutnya.
Pemerintah Papua jangan tinggal diam dan jangan hanya melakukan tindakan-tindakan yang bentuknya responsif. Masalah virus adalah masalah kemanusiaaan. Bukan manusia Papua saja tapi seluruh umat manusia.
Gunakan segala dana APBD yang ada lalu kondisikan untuk beli rapidtest dan APD (alat pelindung diri) lalu bagikan ke seluruh lima wilayah papua. Antara gubernur Papua dan Papua barat harus punya kordinasi dan komunikasi yang jelas serta kontinyu.
Dari sisi dinas sosial dan kesehatan, perlu memberikan dan melakukan tes massal dan sosialisasi massal terkait Virus ini dan cara penanganannya agar masyarakat mengetahui dan melakukan anjuran sesuai rambu-rambu yang diberikan oleh dinas terkait.
Melihat beberapa dekade kebelakang, virus HIV/AIDS di papua sangat tinggi. Dengan jumlah paling terbanyak di Nabire dan timika. Dalam menangani virus HIV saja pemerintah masih diam dan menganggap remeh hingga hari ini. Sampai virus Corona pun tiba di Papua.
Dari pihak Gubernur dan bupati kalau perlu segera melakukan tindakan-tindakan yang Progresif dan berskla. Maksudnya disini bahwa kalau perlu keluarkan PERATURAN PEMERINTAH PAPUA yang mengatur soal wisataman (turis) ataupun orang luar luar Papua yang datang, mengatur soal kebijakan transportasi, soal kebijakan anggaran dana, soal kebijakan bagi potongan dana investasi-investasi besar yang ada di Papua. Papua daerah otonomi. Papua butuh kebijakan yang membongkar kedok berbagai kepentingan yang mengorbankan masyarakat.
Terlepas dari itu semua, saya pikir pemerintah Papua harus melontarkan sedikit anggaran kepada para intelek ilmuan Papua agar melakukan penelitian terhadap virus ini dan mencoba mencari faksin dari bahan-bahan alami yang berasal dari Papua. Seperti sayur hitam, pepaya, matoa, buah merah, dan terhadap pangan dan fauna di Papua. Agar dengan demikian, mayarakat papua tidak perlu mencari penangkal dari luar tapi dapat diambil dari sumber daya alam Papua disekitar kita. Yang tidak susah untuk didapat.
Melihat segala kondisi yang semakin buruk ini, perlu kesadaran dari pihak pemerintah maupun masyarakat. Baik di tingkat daerah maupun provinsi.
Kita sebagai intelektual perlu memberikan informasi aktual ke masyarakat Papua terkait virus ini agar tidak salah paham dan tidak disandera oleh rasa takut. Cukup kolonial yang sudah memecah belah kita.
Dalam keadaan semacam ini perlu sekali Masyarakat meningkatkan pangan lokal, dan pemerintah mendukung dalam upaya pengadaan kebutuhan, dan kebijakan realitas yang melindungi masyarakat. Pemerintah Jangan tunduk dalam sistem yang masih diatur dari pusat. Karena ketergantungan mendatangkan perbudakan
*)Artikel ini sepenuhnya tanggungjawab Penulis
Mantab
BalasHapusterima kasih
Hapus