ELITE PAPUA YANG AMBISI DAN DEGRADASI JIWA MAHASISWA HINGGA KEDOK PEMERINTAH - kombas cendrawasih

 

Figure 1Komisi II DPR bersama pemerintah yang diwakili Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar melakukan kunjungan kerja ke Papua

Tidak asing bagi kita jika melihat banyak isu yang sudah, sedang dan akan terjadi sementara ini berkaitan dengan Status Politik Pemekaran dan Keberlanjutan otonomi Khusus di Tanah Papua. Semenjak berakhirnya masa Otsus Tahun 2021, Para Pejabat Papua Semakin Besar kepala untuk melanjutkan Otsu jilid II Plus dengan Berbagai kepentingan yang termuat didalam undang undang tersebut.

Tahun 2021-2022 di berbagai media daerah, nasional dan internasional diwarnai dengan berbagai aktivitas dan kegiatan yang mengarah kepada sikap rakyat dan elite Papua dalam menyikapi hal tersebut. Baru-baru ini dunia Papua geger dengan isu dan berita tentang Pemekaran Provinsi Baru. Baik dari isu 5 Provinsi sampai dengan 7 Provinsi sesuai dengan wilayah adat masing-masing.

Kenapa Elite Papua Ambisi.?

Pertama dalam pembahasan ini, yang saya maksudkan dengan elite adalah semua manusia yang sudah masuk didalam Lembaga  pemerintah maupun swasta negara Indonesia baik dari segi kebijakan dan birokrasi di seluruh tanah Papua. Kita bisa lihat berbagai macam isu yang sudah tersebar di media bagaimana para pejabat Papua menyikapi segala kebijakan pemerintah Jakarta terhadap manusia Papua. Ada yang menyambut semua itu sebagai anugerah, ada juga yang menyikapi itu sebagai ketidakberdayaan, ada juga yang menerima dengan menalar secara mendalam dan menyatakan sikap.

Lalu yang menerima itu sebagai anugerah dan ketidakberdayaan, dikategorikan sebagai pahlawan oleh Jakarta dan dipakai sebagai mewakili seluruh masyarakat Papua. yang menerima dengan menalar secara mendalam dan menyatakan sikap dengan jelas, di cap teroris dan separatis atau sebutan lainnya oleh Jakarta sesuai dengan kebiasaan dan pandangan mereka selama ini terhadap manusia Papua.

Lalu kenapa para elite Papua begitu naif untuk mengejar pemekaran provinsi baru (DOB) di tanah Papua.? Secara sederhana dapat kita pahami secara ideal bahwa para elite Papua hanya mengejar kepentingan kedudukan (jabatan) atau APBD yang akan disodorkan oleh pemerintah pusat. Aspirasi untuk pemekaran tidak datang dari bawa (rakyat) tapi datang dari kepentingan elite (pejabat) hal ini terkesan bahwa akan menimbulkan distrust rakyat Papua kepada pemerintah. Ambisi para elite Papua juga terlihat pada saat pernyataan sikap publik yang di sampaikan oleh mereka. Misalkan saja Para Bupati dan pejabat lain yang tidak konsisten atas keputusan dan kebijakan tersebut.  Oleh karena kepentingan "urusan" bisnis baik janji politik dan iming-iming berbagai macam kepentingan yang bersifat sementara, para elite ini tergiur untuk mengejar hal tersebut yang tidak bersifat permanen tapi sementara. Terkadang juga mereka menggunakan isu ini untuk meloloskan diri mereka atas praktek KKN yang sudah mereka lakukan.

Terlepas dari berbagai peraturan dan faktor lain yang mempengaruhi alam bawa sadar para elite Papua, salah satu faktor yang membuat mereka bagai manusia tak bermoral adalah karena tidak adanya alternatif solusi. Kekurangan alternatif ini disebabkan juga oleh kurangnya pengetahuan tentang sejarah, antropologi, nasionalisme, multikultural, dan sosiologi hukum tentang rakyat Papua serta tidak konsistennya mereka atas martabat diri mereka sendiri.

Jika kita amati, Pasal 76 UU Otsus menyebutkan, “pemekaran Provinsi Papua menjadi provinsi-provinsi dilakukan atas persetujuan MRP dan DPRP setelah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesatuan sosial-budaya, kesiapan sumberdaya manusia, dan kemampuan ekonomi dan perkembangan di masa datang."

Sekarang kita berkaca dalam realitas, apakah Manusia Papua sudah siap sumber daya manusianya.? Keadilan dan ekonominya.?

Sudah barang tentu semua itu hanya akan menjadi angan-angan yang tak tersampaikan ke hati rakyat Papua. Sebaliknya atas ambisi para elite Papua untuk pemekaran wilayah (Provinsi) maka marginalisasi dan pemusnahan etnis Melanesia diatas bumi Papua sudah di depan pintu.

Degradasi Jiwa Mahasiswa

Tanpa harus dijelaskan lagi, mahasiswa yang mempunyai peran penting dalam perubahan kehidupan sosial masyarakat secara nyata di saat seperti ini malah menjadi budak negara yang memperpanjang waktu penderitaan dan kekerasan yang terus terjadi di seluruh tanah air Papua barat. Sebagai kaum intelektual dan anggota mayarakat yang punya nilai tambah, mahasiswa harusnya mampu memperankan diri secara profesional dan proporsional di masyarakat ataupun di dunia pendidikan. Peran mahasiswa tidak sekedar kegiaan pembelajaran di bangkau perkuliahan, di perpustakaan dan aksess internet yang ada hubungangannya dengan disiplin ilmu yang sedang ia tempuh namun lebih dari pada itu yaitu bagaiaman dia (mahasiswa) menjadi pilar atas perubahan kondisi masyarakat secara nyata.

Sekarang, mahasiswa mengalami degradasi moral (jiwa) sebab kepentingan elite bergantungan di pundak mahasiswa. Gerakan mahasiswa yang harusnya menjadi acuan pergerakan rakyat menjadi kuda kepentingan kaum kapital (elite) guna meloloskan segala rencana yang sepihak. Terlebih khususnya dalam masalah Menyikapi Keberlanjutan Otonomi khusus jilid II di Papua dan Pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) di tanah Papua. Segelintir Mahasiswa Papua Apatis dan kehilangan identitas mahasiswanya. intelektual mereka dibeli dengan kepentingan elite yang memanfaatkan mereka sebagai kuda meloloskan segala ambisi.

Kita ambil contoh beberapa mahasiswa Papua di Jawa barat dan Jakarta yang sering muncul di media dengan narasi -narasi mendukung kebijakan pemerintah yang jelas-jelas itu merugikan banyak orang dan menyengsarakan rakyat Papua tapi mereka seakan buta melihat semua itu.

Mereka-mereka ini, secara total kehilangan kendali atas statuta dan jiwa (roh) yang terkandung didalamnya. Sehingga anggapan remeh dan jiwa superior muncul dalam diri sehingga melahirkan bibit apatisme. Akibatnya kebanyakan dari mereka menarik diri dari realitas sosial dan bersembunyi dibawa iming-iming kolonial.

Jika kita lihat dari sejarah, kebanyakan mahasiswa yang selalu jadi kuda kepentingan elite itu berasal dari daerah yang dulunya pernah terjadi peristiwa kemanusiaan yang sangat memilukan dan membekas sebagai ingatan penderitaan (memoria passionis) bagi rakyat Papua.

Kita ambil contoh di Wamena, dulu tahun 1971-1972 pernah terjadi operasi koteka yang mana masyarakat dipaksa untuk membakar koteka, panah, alat-alat religi, dan lain sebagainya untuk ganti digantikan dengan pakaian yang lebih dianggap modern yang berujung pada penghianatan terhadap budaya. Lalu Kejadian di Wamena pada 6 Oktober tahun 2000 itu menyebabkan tujuh orang Papua dan beberapa pendatang meninggal dunia serta  kasus Wamena berdarah tahun 2003 yang menurut Hasil penyelidikan Komnas HAM atas peristiwa ini menyatakan bahwa terdapat dugaan pelanggaran HAM berat yang mengakibatkan 4 (empat) orang warga sipil tewas, 39 orang terluka akibat penyiksaan, sebanyak 5 (lima) orang menjadi korban penghilangan paksa dan satu orang menjadi korban kekerasan seksual.

Semua hal diatas ini menjadi cermin bagaimana masyarakat Papua menjalani kehidupan dalam (Memoria passionis) semenjak 1961 hingga pepera 1969 yang tidak terlaksana sesuai jalur internasional (one man one vote) tapi dilaksanakan ala indonesia (musyawarah) cara kuno kolonial, dengan alasan geografis dan ketertinggalan rakyat Papua. Sehingga Pepera diwarnai dengan intimidasi dan penghilangan paksa demi meloloskan imperialisme dan kapitalisme di bumi Papua dengan perizinan PT. Freeport dan awal mula pendudukan paksa diatas bumi Papua.

Mahasiswa Papua kini, secara tidak sadar telah terbentuk mental penjajah secara perlahan. Hingga kini dalam praktek sebagai seorang mahasiswa sangat dangkal akan pengetahuan tentang sejarah dan masa lalunya hingga dengan mudah di ninabobokan dan menghianati pengorbanan serta perjuangan para pendahulu.

Keadaan inkonsisten dan degradasi jiwa mahasiswa papua ini sangat disayangkan bila kita tinjau dari sisi antropologi dan sosiologis historis peradaban manusia Papua yang mempunyai sejarah pergerakan rakyat Papua yang sangat panjang dan penuh pengorbanan nyawa manusia. karena pijakan mereka tidak kuat untuk melihat suatu persoalan secara mendalam.

Karena Tidak mampu menalar historis panjang tersebut secara mendalam dan komprehensif maka, Secara alam bawa sadar mereka (mahasiswa Papua) yang selalu tergiur dengan janji-janji manis kolonial, secara terstruktur tidak menyadari jika mereka dijadikan alat, seperti wayang yang dipermainkan secara cantik dan rapi oleh dalangnya.

Sampai disini, kita bisa lihat secara garis besar kita bisa menarik benang merah bahwa mahasiswa Papua yang kadang menjadi perpanjangan tangan elite dan kolonial ini dipakai oleh negara untuk memperpanjang penderitaan dan penjajahan yang terus terjadi di atas tanah Papua.

Hanya ada dua pilihan bagi seorang penghianat. memberikan perbaikan agar mempunyai alternatif ketidakmampuan mereka dalam mengatasi berbagai faktor yang mereka hadapi atau bersihkan debu yang masih melekat. ...........

Kamuflase Pemerintah

Tidak asing lagi bagi kita untuk menyaksikan berbagai fenomena dan tampilan di Berbagai media terkait upaya kamuflase pemerintah pusat. Contohnya adalah dengan memakai sarana atau pakaian adat Papua saat pembahasan sesuatu

Selain elite lokal (pejabat Papua) salah satu faktor utama dalam membicarakan keadilan dan kebebasan bagi rakyat Papua hari ini adalah pemerintah pusat (Jakarta).

Dari berbagai daya upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat demi kepentingan hegemoni politik, pernyataan terakhir dari ketua komisi II DPR RI menyatakan bahwa " soal Otsus dan DOB, Mayoritas Rakyat Papua Mendukung DOB di tanah Papua" pernyataan tersebut di ungkapkan dalam media......... (25/06/2022)

Selain dari pada itu, mari kita lihat secara garis besar mengapa pemerintah pusat begitu ambisi mengesahkan DOB di tanah Papua tanpa mendengarkan MRP, DPRP dan Seluruh Rakyat Papua.

Salah satunya adalah dengan melihat segala kebijakan pemerintah Jakarta terkesan dipaksakan tanpa melibatkan rakyat maupun representasi rakyat Papua, cara ini adalah cara kuno yang mereka pakai, sama seperti dulu saat mau melakukan Pepera di seluruh tanah Papua, ABRI hanya memanggil beberapa orang saja yang memang sudah di intimidasi, di teror dan di siksa dalam rangka menyiapkan konsep meloloskan segala rencana busuk mereka.

Selanjutnya adalah kita bertanya bersama apakah otonomi Khusus dan DOB itu diperlukan oleh Rakyat Papua atau tidak.? Jawabannya adalah tidak. Karena kedua hal tersebut adalah Nasionalisme Jakarta. Bukan keinginan Rakyat Papua Secara Total.  Sedangkan Seluruh Masyarakat dan Instansi serta Lembaga Yang Menyuarakan Hak dan Martabat Manusia Papua di cap dengan Stigma bahwa mereka itu teroris,. Mereka itu KKB, mereka itu KKSB dan sebutan lain yang selalu mereka pakai.

Nasionalisme orang Papua dipotong dengan paksa. Dihilangkan dan dihapuskan secara sistematis dan Terencana.  Baik dari segi sejarah, Pendidikan, Politik, sosial, Budaya dan Kesehatan. Sehingga Terciptanya Pembungkaman Ruang Demokrasi.

Kesimpulan

Melihat dari sejarah panjang masalah yang sudah dan sedang terjadi di tanah Papua serta menimbang dari berbagai pernyataan dan pemerintah yang terus berganti dengan segala kebijakan yang tidak bersifat humanis namun lebih kepada militeristik dan eksploitatif dan berkesan mementingkan sumber daya alam dari pada sumber daya manusia maka dapat kita simpulkan bahwa segala macam cara, rencana dan daya upaya yang dilakukan oleh Jakarta dengan berbagai narasi dan iming-iming hanya menjadi perpanjangan kontrak penderitaan rakyat Papua, karena segala kebijakan tersebut tidak pernah menyentuh kebutuhan (needs) dari pada orang asli Papua namun lebih kepada pemaksaan.

Sehingga paksaan-paksaan tersebut lebih memperlihatkan kehausan dan ambisi elite Jakarta yang bersekongkol dengan para elite lokal guna mengejar segala yang mereka inginkan.

Maka Pemberian Penentuan Nasib Sendiri Bagi Bangsa Papua adalah solusi yang Paling demokratis demi menegakan keadilan dan kebenaran diatas bumi Papua.

[Fransiskus Iyai]

Related Posts